PJS Muba Minta Bupati Toha Kaji Ulang Penerimaan Staf Khusus: Jangan Jadi Tempat Parkir Timses

MUBA, Aliansinews"– 

DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Musi Banyuasin mendesak Bupati Muba HM Toha Tohet mengkaji ulang keberadaan maupun penerimaan staf khusus Bupati. Evaluasi dinilai penting agar posisi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.

PJS Muba menilai, keberadaan staf khusus semestinya memiliki fungsi yang jelas, kompetensi yang relevan, serta memberikan kontribusi nyata dalam membantu kepala daerah menjalankan program pemerintahan dan pembangunan.

Ketua PJS Muba Riyansyah Putra SH CMSP menyampaikan bahwa jabatan staf khusus jangan sampai dipersepsikan sebagai tempat untuk mengakomodasi kepentingan politik pascapilkada atau sekadar menjadi tempat parkir bagi tim sukses.

“Kami meminta Bupati Toha melihat kembali urgensi dan manfaat keberadaan staf khusus. Jangan sampai posisi tersebut hanya menjadi tempat parkir tim sukses. Kalau memang tidak memberikan manfaat yang jelas bagi pemerintahan dan masyarakat, sebaiknya dikaji ulang,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap posisi yang menggunakan fasilitas maupun anggaran pemerintah, kata dia, harus memiliki dasar kebutuhan dan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan.

PJS Muba juga mendorong agar apabila posisi staf khusus tetap dipertahankan, proses penerimaan dan penunjukannya dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan pemerintahan.

“Bukan persoalan siapa yang ditunjuk, tetapi apa kontribusinya. Masyarakat tentu berharap setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan pembangunan Muba, apabila anggara hingga mencapai ratusan juta rupiah terbuang sia-sia,” tegasnya.

PJS Muba menilai Bupati Toha memiliki momentum untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan tidak ada jabatan yang bersifat formalitas tanpa output yang terukur.