Ketua DPRD Sukabumi Budi Azhar hadiri Musrenbang RKPD 2027, Dorong Penguatan Agroindustri dan Pariwisata

aliansinews.id - Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Bale Pangripta, Bapperida Kabupaten Sukabumi, Selasa (31/3/2026).

Forum strategis tersebut diikuti sekitar 400 peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah, para camat, DPRD, instansi vertikal, tokoh masyarakat hingga TP PKK. Musrenbang kali ini mengusung tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”

Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, dalam sambutannya menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tetap berorientasi pada terwujudnya Sukabumi yang Mubarakah (maju, unggul, berbudaya, dan berkah). Ia menyebutkan bahwa sektor agroindustri dan pariwisata menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kedua sektor strategis ini memberikan multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya fokus pembangunan yang mencakup evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sinergi dengan prioritas nasional, serta percepatan penanganan pascabencana di sejumlah wilayah. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta memastikan keselarasan program dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Beberapa agenda nasional yang menjadi prioritas dukungan di antaranya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pembangunan sekolah rakyat, pembangunan 3 juta rumah, ketahanan pangan, program kesehatan universal melalui JKN dan Makan Bergizi Gratis (MBG), perluasan akses pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan koperasi desa, hingga kemudahan perizinan usaha.

Dalam aspek penganggaran, Bupati menegaskan komitmen terhadap belanja wajib, termasuk alokasi minimal 40 persen untuk infrastruktur layanan publik seperti program Tumaninah (pembangunan jalan dan irigasi) serta program Sakinah (rumah layak huni). Sektor pendidikan juga dialokasikan minimal 20 persen, disusul kesehatan dan layanan publik lainnya.

“Usulan dari desa dan kecamatan harus selaras dengan prioritas daerah agar pembangunan berjalan efektif dan berkesinambungan,” tegasnya.