LAI Santai Tanggapi Surat Paguyuban Orang Jawa Perantauan “Ojo Dumeh” yang Viral
Viralnya surat dari sebuah paguyuban yang menyebut dirinya Paguyuban Orang Jawa Perantauan “Ojo Dumeh” banyak menimbulkan reaksi dari anggota dan pengurus Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dari berbagai daerah.
Namun pengurus LAI, baik Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) LAI DPD Provinsi Lampung maupun DPP terkesan santai menanggapinya.
Surat yang sangat tendensius dengan hal “Adanya Pungli dengan menjual nama Lembaga Negara” yang ditujukan kepada Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kapolri itu diawali dengan narasi bahwa kegiatan LAI sangat meresahkan masyarakat dan Lembaga pemerintah serta BUMN.
Begitu pula tudingan yang sangat tendensius bahwa BPAN LAI DPD Lampung melakukan pungutan liar di kantor-kantor BUMN dengan mengajukan proposal yang tidak jelas juntrungannya.
Ketua BPAN LAI DPD Lampung saat dihubungi Media AI untuk menanyakan masalah tersebut justru tertawa.
“Pertama, kami belum tahu paguyuban itu seperti apa sepak terjangnya. Bahkan kantornya di mana pun, kami juga belum tahu,” ujar Untung.
Tentang masalah meresahkan Untung justru bertanya balik, “Yang resah itu siapa, masyarakat yang mana? Pejabat pemerintahan dan BUMN-nya juga yang mana? Paguyuban itu mewakili masyarakat yang mana, apa mereka juga telah ditunjuk jadi humasnya pejabat pemerintahan dan BUMN?”
Untung mengatakan, justru sambutan dari masyarakat sangat baik. Begitupun dengan tudingan pungutan liar melalui proposal, Untung mengatakan pihaknya memang berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah sampai ke tingkat desa di Kabupaten Mesuji, Lampung.
“Kerjasama artinya kesepakatan kedua belah pihak, ada ‘take and give’. Jadi unsur memerasnya di mana?” lanjut Untung.