Pemkab Sukabumi Siap Hadapi Revalidasi UNESCO Global Geopark Ciletuh-Palabuhanratu 2025
aliansinews.id - Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah bersiap menghadapi revalidasi status UNESCO Global Geopark (UGGp) untuk kawasan Ciletuh-Palabuhanratu, yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni hingga 4 Juli 2025. Status prestisius yang telah disandang sejak 2018 ini akan kembali dinilai oleh tim asesor UNESCO sebagai bagian dari evaluasi internasional.
Revalidasi ini bukan hanya proses administratif, tetapi merupakan pengujian komprehensif atas komitmen jangka panjang Pemkab Sukabumi dalam menjaga kekayaan geologi, budaya, dan ekologi secara berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi sekaligus Ketua Badan Pengelola Ciletuh-Palabuhanratu UGGp (BP CPUGGp), H. Ade Suryaman, menegaskan bahwa proses revalidasi ini mencerminkan keseriusan daerah dalam mempertahankan reputasi global, serta sebagai peluang untuk memperkuat kontribusi geopark terhadap peningkatan ekonomi lokal.
“Ini bukan hanya soal status, tapi menyangkut keberlangsungan pembangunan berbasis konservasi yang memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat,” tegasnya dalam Forum Strategi Revalidasi di Geopark Information Centre (GIC), Selasa (24/6/2025).
Lebih lanjut, forum tersebut dijadikan ruang strategis untuk merumuskan langkah konkret dan kolaboratif lintas sektor menjelang penilaian lapangan. Sekda berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga komunitas dan masyarakat, dapat menjadi kekuatan utama untuk mempertahankan status tersebut.
“Keberhasilan revalidasi adalah tanggung jawab bersama. Dukungan semua elemen sangat menentukan kelanjutan status UGGp ini,” pungkas Ade Suryaman.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Kemenparekraf, Bambang Cahyo Murdoko, menekankan bahwa Ciletuh-Palabuhanratu bukan sekadar destinasi lokal, namun representasi komitmen nasional dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.
“Geopark ini bukan hanya aset daerah, tetapi aset nasional. Menjadi bagian dari 12 geopark prioritas nasional, dan salah satu kandidat kuat aspiring geopark lainnya untuk Indonesia,” ungkapnya.
Menurutnya, sejak menyandang status UGGp pada 2018, kawasan ini telah menunjukkan kemajuan nyata dalam konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan pariwisata berbasis geologi. Namun, tantangan ke depan akan semakin kompleks, terutama terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola kawasan.