Sumber Kemarahan Publik Berujung Demo Besar di RI: Ekonomi Susah dan Krisis Kepercayaan pada Pemerintah

Aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu terakhir bersumber dari kemarahan warga Indonesia atas kondisi perekonomian saat ini.

Banyak sekali catatan yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Researcher bagian ekonomi untuk Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan menyebut persoalan utama adalah krisis kepercayaan kepada pemerintah akibat runtuhnya legitimasi fiskal menjadi akar dari gelombang demonstrasi.

Menurutnya, masyarakat diminta membayar pajak, iuran, hingga menerima kebijakan efisiensi pemerintah.

Namun di sisi lain, publik melihat tanda-tanda pemborosan, seperti penambahan jumlah kementerian dan lembaga, praktik rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan bagi pejabat dan anggota DPR.

"Kontradiksi ini menciptakan krisis legitimasi fiskal. Karena pada dasarnya fondasi kepercayaan yang menopangnya itu runtuh. Dalam teori ekonomi politik kita ketahui bahwa pajak adalah kontrak sosial antara rakyat dengan negara," ujar Deni dalam diskusi publik CSIS.

Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan ketimpangan dan beban ekonomi yang semakin berat.

Pertumbuhan ekonomi memang stabil di kisaran 5%, namun Deni menilai distribusinya semakin timpang karena bias pada sektor padat modal.

Gini ratio masih di angka 0,39, kelas menengah yang terus menurun, dan banyaknya masyarakat yang berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan.