Rapat di Gelar, DPRD Klaten Pertanyakan Hilangnya Dana BKK di APBD 2023

KLATEN – Sejumlah fraksi di DPRD Klaten mengeluhkan usulan bantuan keuangan khusus (BKK) di APBD 2023 yang hilang dari sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).

Hingga pada akhirnya para fraksi berkirim surat ditujukan ke Ketua DPRD Klaten agar difasilitasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan. 

”BKK yang sebagian di desa hasil dari pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang sudah melalui tahapan normatif dan masuk dalam SIPD, ternyata sebagian hilang. Hampir semua fraksi kecuali PDIP berkirim surat untuk segera menyikapi hal ini dengan cepat. Sehingga tidak menjadi liar,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Klaten, Widodo, Kamis (12/1/2023).

Lanjutnya, terkait pokok pikiran dari DPRD berasal dari aspirasi tentang belanja pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan dipilih dengan skala prioritas. Dia memiliki sejumlah dugaan terkait usulan bantuan keuangan yang raib itu.

”Dugaannya kini jadi liar. Apakah yang pertama karena sistem? Apakah ada orang iseng terhadap sistem mengganti dan mengubah tanpa mekanisme yang benar? Sedangkan yang ketiga apa mungkin ada hacker yang merecoki pembangunan Kabupaten Klaten atau memang ada human error?,” terangnya.

Atas kejadian tersebut, pihak DPRD menyimpulkan dimana karena eksekutif bisa saja dirugikan dengan hilangnya usulan tersebut. Maka itu pihaknya merasa harus mencari titik masalah dan solusi bersama terkait fenomena tersebut. Mengingat hal itu juga terjadi di daerah lainnya seperti di Kabupaten Karanganyar.

”Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Karanganyar. Tetapi informasi yang saya dapatkan, TAPD-nya mengakui ada pemotongan terutama di beberapa fraksi. Tapi di Klaten kok menimpa di semua fraksi dan desa-desa. Misalnya ada di 10 titik nilainya Rp 100 juta sampai Rp 200 juta,” uc.

Dia mengajak berbagai pihak terkait untuk mencari titik permasalahannya. Menurutnya, apabila hal ini dibiarkan saja, maka akan membahayakan kedepannya. Dia pun sangat menanti penjelasan dari TAPD sehingga tidak menjadi liar maupun konsumsi yang tidak sehat.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Klaten Edy Sasongko mengungkapkan, BKK tidak hilang. Melainkan kesalahan dalam penulisan saja. Dia menilai kesalahan pada saat penginputan saja.