Ekstrem..!! Data Desa Miskin di Klaten Kian Bertambah, Ini Bantahan Wakil Bupati

KLATEN – Desa yang berstatus miskin ekstrem di Kabupaten Klaten bertambah. Dari sebelumnya ada 25 desa di lima kecamatan kini menjadi 80 desa yang tersebar di 22 kecamatan. Meningkatnya desa miskin ekstrem langsung ditindaklanjuti pemkab dengan menggelar rakor di Pendapa Pemkab Klaten pada pekan lalu. 

“Desa miskin ekstrem mengalami peningkatan pada tahun ini. Angka 80 desa miskin ekstrem ini keluar dari pemprov. Setelah keluar data itu langsung melakukan verifikasi dan validasi data, ternyata tidak semuanya data benar,” ucap Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya usai memimpin rakor percepatan dan penuruanan kemiskinan ekstrem.

Lebih lanjut, Yoga menjelaskan, verifikasi dan validasi data itu dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping desa, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan operator desa di masing-masing wilayah. Menurutnya, perlu dilakukan secara serius dan bersama-sama dalam menangani desa miskin ekstrem.

Ia menjelaskan, ada beberapa komponen yang membuat suatu daerah berstatus desa miskin ekstrem. Mulai dari kepemilikan jamban, rumah tidak layak huni (RTLH), listik, air minum dan stunting. Maka itu, pemkab akan melakukan intervensi dengan banyak program untuk penanganan desa miskin ekstrem. Salah satunya pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

“Di sisi lain perlu dilakukan perbaikan data juga. Maka itu kepada semua kepala desa untuk bisa memperbarui data. Melakukan verifikasi dan validasi, apabila ekonominya sudah tidak masuk kategori miskin yang dikeluarkan,” ucapnya.

Dirinya menaruh perhatian terhadap perbaikan data dalam penanganan miskin ekstrem di Kota Bersinar. Mengingat dasar penentuannya ada di tingkat desa yang mengetahui kondisi warganya di lapangan. Harapannya dengan data yang valid bisa menjadi dasar mengambil kebijakan pemkab dalam melakukan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Siswanto mengaku kaget, desanya berstatus miskin ekstrem. Mengingat tahun sebelumnya tidak masuk dalam kategori tersebut.

“Kemiskinan itu seharunya berkurang, ini kok malah naik. Ada 468 Kepala Keluarga (KK) yang masuk miskin ekstrem. Padahal di desa kami hanya ada 1.200 KK,” ucapnya.

Lebih lanjut, Siswanto sempat menyandingkan data dari pemprov dengan kondisi di lapangan. Ternyata terdapat data yang tidak tepat. Misalnya, dalam data tercatat tidak memiliki jamban, tapi nyatanya sudah memiliki. Begitu juga dengan kondisi rumahnya yang sudah bagus tetapi justru masuk miskin ekstrem.