Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Agenda Prioritas dalam Reses I 2026 Rika Yulistina di Simpenan

aliansinews.id - Sukabumi, Isu perlindungan perempuan dan anak mengemuka dalam pelaksanaan Reses I Tahun Sidang 2026 yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar, Rika Yulistina, di dua titik wilayah Kecamatan Simpenan, Kamis (5/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus wadah penyerapan aspirasi secara langsung di tingkat akar rumput.

Dalam pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, kader PKK, serta unsur pemuda dan perempuan itu, warga secara bergantian menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dari sejumlah isu yang dibahas, maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sorotan utama dan paling banyak dikeluhkan.

Beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran terhadap meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, perundungan, hingga pelecehan yang dinilai masih terjadi di lingkungan sekitar. Mereka berharap adanya langkah nyata dan berkelanjutan dari pemerintah daerah, tidak hanya dalam bentuk penanganan kasus, tetapi juga pencegahan melalui edukasi dan penguatan sistem perlindungan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Rika Yulistina menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar isu sosial biasa, melainkan menyangkut rasa aman masyarakat serta masa depan generasi penerus di Kabupaten Sukabumi.

“Perlindungan perempuan dan anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Aspirasi yang disampaikan masyarakat hari ini menjadi catatan penting bagi kami di DPRD untuk terus diperjuangkan, baik dalam fungsi penganggaran, legislasi, maupun pengawasan,” ujarnya.

Rika menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk memastikan ketersediaan anggaran untuk program perlindungan, pendampingan hukum, layanan psikologis, serta penguatan kapasitas aparatur di tingkat desa dan kecamatan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat, melalui edukasi yang berkelanjutan tentang hak-hak perempuan dan anak.

Dalam dialog tersebut, warga turut mengusulkan adanya sosialisasi rutin di sekolah-sekolah dan desa mengenai pencegahan kekerasan, pembentukan pos pengaduan yang mudah diakses, serta peningkatan respons cepat terhadap laporan masyarakat.

Rika menyatakan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Sukabumi. Ia menilai, reses bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.