Polisi lambat, Wakapolri akui masyarakat lebih percaya Damkar untuk respons cepat

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengaku kalah. Dia mengakui pelayanan publik Polri, khususnya yang berbasis digital, masih perlu banyak perbaikan.

Ia menyoroti lambatnya waktu respons cepat (quick response time) Polri dibandingkan standar internasional maupun lembaga lain seperti pemadam kebakaran (Damkar).

Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Mahkamah Agung (MA) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Di bidang SPKT dalam laporan masyarakat lambatnya quick response time, quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit, ini juga harus kami perbaiki,” ujar Dedi.

Ia juga menyinggung keluhan masyarakat yang lebih memilih menghubungi Damkar karena respons yang lebih cepat.

Menurutnya, perbaikan layanan call center 110 menjadi salah satu fokus Polri.

“Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110 ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar. Karena Damkar quick responsnya cepat dan dengan perubahan optimalisasi 110 harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit,” katanya.

Selain persoalan layanan publik, Dedi menyoroti aduan masyarakat terkait gaya hidup hedon dan arogansi aparat.

Ia menegaskan Polri telah menyusun pedoman perilaku yang wajib dipatuhi seluruh anggota.