Sorotan Tak Hanya Soal Dugaan Ilegal Sewa Lahan Kebun Teh Kemuning Karanganyar, Pengerukan Yang di Keluhkan Warga Pun Akhirnya Membuat ESDM Terjun ke Lokasi
KARANGANYAR – Selain sorotan soal dugaan transaksi sewa lahan yang ilegal, akhirnya terkait pengerukan yang dikhawatirkan warga membuat pihak ESDM turun kelapangan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Surakarta, pekan lalu juga melakukan pengecekan terhadap pengerukan yang terjadi di lahan kebun teh Kemuning tersebut.
Informasi yang dihimpun, hasil pengamatan Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Surakarta Abdul Charis menerangkan bahwa proses pengerukan pada sejumlah lahan kebun teh kemuning yang saat ini disewa oleh PT Rumpun Sari Kemuning (RSK) itu merupakan kegiatan untuk pengelolaan lahan eksisting, yang dikembangkan oleh pihak ketiga melalui PT RSK untuk akses jalan wisata.
“Kita cek langsung kondisinya seperti apa, nah inikan pengelolaan lahan, sepanjang tidak ada material yang keluar atau dijual belikan, jadi tidak ada apa – apa. Ada jalan yang dibetulkan, dan malah ini mempermudah akses bagi masyarakat,” ungkapnya.
Disinggung terkait dengan proses konservasi atau proses terhadap eksploitasi yang dilakukan terhadap lahan kebun teh yang disewa oleh PT RSK. Charis mengungkapkan, sepanjang proses untuk pengelolaan atau konservasi tersebut tidak mengganggu, hal tersebut tidak masalah. Dan untuk proses izin pengelolaan tersebut ranahnya ada di pemerintah daerah.
“Ini hanya melebarkan jalan, dan resapan juga masih ada, dan tidak merubah konsep kebun teh. Kalaupun ada pengelolaan tersebut, yang berhak untuk memberikan izin adalah pemerintah daerah itu sendiri, tugas kami adalah fokus terhadap praktik penambangan. Karena pengelolaan itu kaitannya dengan tata ruang,” jelasnya.
Disisi lain, Walidi, salah satu direktur lapangan PT RSK, yang saat itu juga berada di lokasi, mengklaim, bahwa pengerukan sejumlah lahan di kawasan Kebun Teh tersebut merupakan upaya dari PT RSK untuk memperbaiki jalan yang sudah ada sebelumnya. Sebagai salah satu jalan alternatif menuju ke wisata paralayang.
“Ini hanya untuk mempermudah akses saja ke wisata paralayang, jadi tidak ada kemacetan itu nanti di jalan kampung. Jalan ini sebelumnya sudah ada dan kita bangun. Selain untuk mempermudah juga untuk menjadikan akses kami untuk mengangkut barang hasil panen teh,” terang Walidi.
Ditanya terkait dengan adanya proses sewa menyewa atau jual beli yang dilakukan oleh PT RSK untuk mendatangkan investor yang saat ini dikhawatirkan oleh masyarakat, karena akan merusak ekosistem kebun teh. Walidi mengaku, bahwa hal tersebut bukan merupakan ranah dirinya untuk menjawab persoalan tersebut.
“Mohon maaf, kalau masalah tersebut saya tidak boleh menjawab pertanyaan itu. Kalau saya menjawab itu nanti saya malah keliru. Tugas saya hanya ngopeni dan menjaga agar kebun teh tetap berproduksi dengan baik,” singkatnya. (ras/tim)