Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Harapan Baru Penegakan Hukum di Indonesia
Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) H. Djoni Lubis mengucapkan selamat atas dilantiknya Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara hari ini, Rabu 27 Januari 2021.
Bagi Lembaga Aliansi Indonesia sebagai lembaga rakyat yang independen, pelantikan Jenderal Pol Listyo Sigit, yang disertai kenaikan pangkat dari Komisaris Jenderal (Komjen) menjadi Jenderal penuh tersebut, bukan sekedar prosedural semata, namun juga merupakan harapan baru bagi penegakan hukum di Indonesia.
Dalam proses ‘fit and proper test’ di DPR RI, H. Djoni Lubis menggaris bawahi tiga pernyataan Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri saat itu, yaitu tentang “hukum tak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Yang kedua tentang perhatian khusus Polri terhadap kejahatan jalanan, kejahatan ekonomi dan tindak pidana narkoba. Dan ketiga memodernisasi sistem tilang Polantas yang bertugas di jalan hanya fokus menjalankan tugas mengatur lalu lintas.
Khusus tentang “hukum tak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas” Ketua Umum LAI itu menegaskan memang hal tersebut menjadi permasalahan yang cukup akut dalam proses penegakan hukum.
“Sangat banyak pengaduan masyarakat ke Aliansi Indonesia, di mana ketika masyarakat bawah yang notabene kaum tidak mampu respons dari oknum-oknum aparat kepolisian terkesan ogah-ogahan, sehingga harus LAI harus turun tangan mendorong baru serius ditindaklanjuti,” ujar H. Djoni Lubis.
Namun, imbuh H. Djoni Lubis, jika pelapor itu adalah pengusaha atau pejabat, cepat sekali responsnya dan cepat pula mempidanakan orang yang dilaporkan.
“Polisi itu digaji negara, juga mendapatkan anggaran dari negara, berarti dari uang rakyat. Sudah seharusnya Polisi selalu melayani, mengayomi dan melindungi rakyat. Bukan hanya melayani, mengayomi dan melindungi kaum yang berduit saja,” tegasnya.
H. Djoni Lubis menyadari, tidak mudah bagi Jenderal Listyo Sigit untuk mewujudkan “hukum tak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas”, sehingga perlu bantuan dan dukungan dari masyarakat luas termasuk Aliansi Indonesia, agar oknum-oknum polisi yang bermental “ada duit baru mau jalan” dapat diminimalisasi.
“Hukum yang lebih adil, yang tidak tajam ke bawah tumpul ke atas, adalah harapan kita semua,” imbuhnya.