Kasus Keracunan Siswa, Ketua LGS DPW Jawa Barat Minta Evaluasi Program MBG

aliansinews.id - Sukabumi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang layak, khususnya bagi anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan.

Program ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka stunting, gizi buruk, dan anemia pada anak dan remaja di sejumlah daerah. Pemerintah menilai pemenuhan gizi sejak dini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing di masa depan.

Melalui kebijakan MBG, pemerintah menargetkan penyediaan makanan bergizi seimbang secara gratis bagi peserta didik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA/sederajat. Program ini diharapkan tidak hanya mendukung tumbuh kembang anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar serta prestasi akademik siswa.

Namun demikian, pelaksanaan program MBG di lapangan kembali menuai sorotan. Seperti yang terjadi di Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, di mana sejumlah siswa dilaporkan mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi tahu yang diduga sudah berjamur dalam paket MBG.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua LGS DPW Jawa Barat, Pupung Puryanto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Ia menilai, lemahnya pengawasan kualitas makanan berpotensi membahayakan keselamatan siswa.

“Dengan banyaknya kejadian dalam program MBG, kami meminta agar pemerintah mempertimbangkan alternatif lain, salah satunya dengan memberikan MBG dalam bentuk uang langsung kepada siswa. Hal ini untuk menghindari kejadian yang sangat merugikan dan membahayakan peserta didik,” ujar Pupung.

Menurutnya, dana MBG merupakan uang negara yang berasal dari rakyat, sehingga pelaksanaannya harus menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, keamanan, dan kelayakan konsumsi. “Siswa sebagai rakyat bukan pengemis. Jangan sampai niat baik negara justru disalurkan dengan cara yang tidak manusiawi dan berisiko,” tegasnya.

Kasus ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah pusat maupun daerah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai tujuan, dengan pengawasan ketat, transparansi, serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa.