NCW: Pengadaan Meja Biliar DPRD Sumsel adalah Pemborosan. Desak Revisi Aturan atau Mundurlah"

Palembang. AliansiNews.id. 

Eksekutif Nusantara Corruption Watch (NCW) mengeluarkan suara tegas terkait rencana pengadaan meja biliar beserta sejumlah perlengkapan lainnya untuk rumah dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan yang telah menuai protes dari masyarakat.

CEO NCW, Erik Syailendra, mengungkapkan bahwa temuan timnya terkait rencana pengadaan 2 unit meja biliar dengan anggaran total Rp 486,9 juta merupakan bagian dari fenomena "Serakahnomics" yang baru-baru ini diperkenalkan Presiden Prabowo untuk menggambarkan distorsi ekonomi akibat keserakahan.

"Di tengah panggilan efisiensi anggaran dari Presiden, para oknum di dalam dewan justru merencanakan pemborosan keuangan negara untuk kebutuhan perorangan atau kelompok. Selain meja biliar, terdapat juga rencana pengadaan home audio, speaker home theater, dan alat gym yang tidak memiliki hubungan dengan penunjang kinerja Dewan," ujar Erik.

Meskipun mengapresiasi responsifnya Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie yang siap meninjau ulang bahkan membatalkan pengadaan jika dinilai tidak mendesak, namun NCW tetap mencurigai bahwa tanpa adanya sentimen negatif dari publik, rencana tersebut pasti akan terealisasikan.

Berangkat dari kasus ini, NCW menginisiasi dan meminta Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan untuk segera mengevaluasi dan merevisi aturan standar fasilitas sarana dan prasarana kerja bagi pimpinan DPRD secara nasional.

"Sudah saatnya aturan standardisasi tersebut diperbaiki agar tidak ada lagi celah untuk pemborosan anggaran negara. Kami juga mendesak pimpinan dan sekretariat DPRD Sumsel untuk memperbaiki cara pandang, serta meminta maaf kepada publik. Jika tidak mampu menangani hal ini dengan baik, mundurlah sebagai bentuk tanggung jawab," tegas Erik di akhir pernyataan. (Tri sutrisno)