Kuatir hadapi Banjir, Warga Komplek BAP 1 Serang kosongkan Rumah

AliansiNews.ID-Serang,  Sudah bertahun tahun lamanya  Komplek Bumi Agung Permai 1 Kota Serang  dilanda banjir walau curah hujan tidak seberapa.Hal Ini membuat  wargnyanya khususnya RW 11 memilih meninggalkan rumahnya.  Warga juga telah lama memasang Plang rumahnya di Jual, di Kontrakan, ada juga yang dibiarkan kosong hingga roboh akibat tidak terawat

 Ketua RW 11, BAP 1, Mahmudin mengatakan, "Warga di sekitar merasa khawatir karena lokasi rumahnya tersebut menjadi salah satu langganan banjir ,warga juga   merasa jenuh dan lelah  setiap kali hujan turun, sehingga mereka terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya."

Lanjutnya  "Setidaknya terdapat 2.000 Kartu Keluarga (KK) yang bermukim di lokasi terdekat dengan saluran drainase berukuran kecil, dan melintas di bawah Jalan Tol Tangerang-Merak.

“Mudah-mudahan segera teratasi oleh pemerintah daerah. Karena penduduk di sini kurang lebih 2.000 KK,” katanya.

Pihaknya berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dapat membantu untuk melakukan pembangunan agar dapat mengatasi banjir yang selalu terjadi di wilayahnya.

“Kalau sudah ada hujan itu pasti banjir, ini banyak rumah kosong karena kena dampak banjir, sudah ada yang pindah ada juga rumah nya di naikin lagi biar tinggi,” tuturnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota  Serang ,Roni Alfanto mengatakan, Pihaknya   sudah meminta Pemkot Serang dengan tegas untuk segera menindaklanjuti keluhan warga BAP 1 Kelurahan Unyur, termasuk Kaligandu. Sebab, persoalan banjir di wilayah tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun dan belum terselesaikan secara tuntas hingga saat ini. 

"Memang masalahnya satu-satunya di situ. Ada gorong-gorong tapi kecil sekali diameternya, dan itu menampung air dari Pasar Rau, Mandala, Unyur, Bumi Agung dan sekitarnya tumpah di situ semua ketika hujan. Tentu tidak akan surut, karena terlalu kecil," ucapnya.

Lanjutnya, Sulitnya penyelesaian permasalahan banjir di kawasan tersebut karena adanya perbedaan kewenangan antara Pemerintah Kota Serang dengan  Pemerintah Pusat. "Karena ada dua kewenangan, dan kami tentunya akan berupaya untuk melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak terkait. Salah satunya pihak jalan tol, untuk diminta membuat diameter drainase lebih besar," ujarnya