Ketua Umum LAI Instruksikan Bantu TNI-POLRI Dalam Pengamanan Pilkada Serentak 2018

Negara Republik Indonesia kembali akan menggelar hajatan besar di tahun 2018 ini, yaitu Pilkada Serentak yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018. Tidak tanggung-tanggung, total 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 Kota dan  115 Kabupaten yang tersebar dari Provinsi Aceh sampai Papua.

Tensi daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada, tak pelak lagi meningkat tinggi, sehingga dibutuhkan satu pengamanan yang ekstra agar Pilkada dapat berlangsung aman, baik menjelang, saat pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan pemenang pilkada.

Pengamanan Pilkada Serentak itu, menurut Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) H. Djoni Lubis, memang tanggung jawab utamanya ada pada POLRI dengan didukung TNI, namun rakyat tidak boleh diam dan berpangku tangan.

"Rakyat, melalui, Lembaga Aliansi Indonesia harus berperan aktif dalam membantu TNI-POLRI dalam pengamanan Pilkada Serentak. Tidak boleh membiarkan TNI-POLRI memikul tanggung jawab itu tanpa adanya dukungan rakyat," kata H. Djoni Lubis di sela bincang-bincang dengan jajaran pengurus DPP LAI di Kantin Rumah Rakyat AI.

Pilkada yang aman dan damai, kata Ketua Umum LAI, merupakan salah satu indikasi Pilkada yang berkualitas. 

"Memang bukan jaminan seratur persen, tapi dengan Pilkada yang aman dan damai, setidaknya bisa menjadi indikasi bahwa proses Pilkada terbebas dari unsur-unsur paksaan, intimidasi, serta tindakan-tindakan premanisme. Itu sudah merupakan langkah maju yang cukup signifikan," ujarnya.

H. Djoni Lubis juga menegaskan, jika di satu daerah Pilkada-nya tidak berlangsung aman dan damai, pengurus LAI di daerah tersebut akan dia mintai laporan pertanggungjawaban.

"Apa yang mereka lakukan, kenapa bisa terjadi, dan seberapa mereka membantu TNI-POLRI di daerahnya. Kalau terbukti tidur apalagi terlibat menciptakan situasi tidak aman dan damai, kepengurusannya, bahkan keanggotaannya di LAI akan dipertimbangkan kembali," jelasnya.

Selain masalah pengamanan, H. Djoni Lubis, juga menginstruksikan untuk aktif mengawal Pilkada, agar tidak terjadi 'money politic' maupun bentuk-bentuk kecurangan lainnya.