Yenny Wahid: Ada menteri yang paling ngotot ormas keagamaan diberi konsesi tambang

Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

Ia mengimbau NU agar bersikap lebih waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9) malam. 

Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny menyoroti kegelisahannya terhadap dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Kegelisahan itu salah satunya berangkat dari diskusi pribadinya dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakan sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan.

Padahal, selama ini Luhut kerap dituding sebagai sosok di balik terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan, termasuk NU. 

“Beliau menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” kata Yenny menirukan pernyataan Luhut.

Yenny menuturkan, Luhut yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan memahami betul kompleksitas dan tingginya risiko konflik dalam pengelolaan tambang.