BPAN LAI Sumsel Soroti Tata Kelola PT JSC, Minta Audit Penerimaan Watersport Dibuka

Foto: Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang
Sabtu, 05 Sep 2026  21:20

Palembang, AliansiNews.id. 

Persoalan tata kelola dan pengelolaan penerimaan dari fasilitas watersport milik PT JSC kembali mendapat sorotan. Setelah muncul temuan dan rekomendasi pemeriksaan terkait mekanisme penerimaan, penggunaan rekening pribadi, pencatatan tiket hingga potensi kekurangan penerimaan perusahaan, kini perhatian juga datang dari Dewan Pimpinan Daerah Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Sumatera Selatan. Sabtu(5/9/2026)

Ketua DPD BPAN LAI Sumsel, Syamsuddin Djoesman, meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada pembenahan administratif semata. Menurutnya, apabila terdapat temuan mengenai pengelolaan penerimaan dan aset perusahaan, maka harus dilakukan penelusuran secara menyeluruh berdasarkan dokumen dan bukti transaksi.

“Kami meminta persoalan ini diperiksa secara terbuka dan menyeluruh. Jangan hanya melihat bagaimana uang diterima dan disetorkan, tetapi juga harus ditelusuri dari sumber penerimaan, jumlah pengguna jasa, tiket yang terpakai, tarif yang berlaku, sampai uang tersebut benar-benar masuk ke rekening atau pembukuan perusahaan,” ujar Syamsuddin.

Ia menilai, penggunaan rekening pribadi dalam transaksi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan patut menjadi perhatian serius dari sisi tata kelola dan pengendalian internal.

“Kalau memang pernah ada penggunaan rekening pribadi untuk menerima pembayaran jasa perusahaan, harus ada rekonsiliasi yang jelas. Berapa uang yang masuk, kapan diterima, siapa yang menerima dan kapan disetorkan. Semua harus dapat dibuktikan dengan dokumen,” tegasnya.
Syamsuddin juga mendorong agar pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap penerimaan watersport pada periode tertentu.

Menurutnya, apabila ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian pada satu unit usaha, pemeriksaan semestinya diperluas terhadap seluruh sumber pendapatan dan pemanfaatan aset PT JSC.

“Kami mendorong dilakukan audit trail secara menyeluruh. Jangan berhenti pada satu temuan atau satu periode saja. Kalau diperlukan, penerimaan watersport periode sebelumnya juga perlu direkonsiliasi untuk memastikan tidak ada selisih yang belum terjelaskan,” katanya.

Berita Terkait