Gelombang Pro-Kontra Mengiringi Penunjukan Plt Kadis PUPR Palembang, Aliansi Indonesia Angkat Bicara

Foto: Kantor dinas PUPR kota Palembang
Kamis, 22 Jan 2026  13:20

Palembang. AlinsiNews.id. 

Penunjukan Yudha Fardyansah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang tidak berjalan mulus. Alih-alih sepi, kebijakan strategis Pemerintah Kota Palembang ini justru memantik gelombang pro dan kontra di ruang publik, mulai dari kalangan pengamat kebijakan, aktivis, hingga masyarakat pengguna infrastruktur.

Di tengah silang pendapat tersebut, Tim Investigasi Aliansi Indonesia menilai penunjukan Yudha Fardyansah sebagai Plt Kadis PUPR sudah sangat tepat, langkah rasional yang diambil pemerintah dalam situasi mendesak, ketika persoalan infrastruktur Palembang berada pada titik krusial di awal tahun 2026.

“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal kebutuhan teknis dan efektivitas birokrasi. Dalam kondisi infrastruktur Palembang yang penuh tekanan banjir, jalan rusak, dan drainase bermasalah dibutuhkan figur yang paham lapangan, bukan sekadar administratif,” tegas M. Syafik kepada awak media, Kamis (22/1/2026).

Aliansi Indonesia menyoroti latar belakang teknis Yudha Fardyansah yang dinilai di atas rata-rata pejabat birokrasi pada umumnya. Statusnya sebagai Insinyur Profesional Madya (IPM) serta pemegang sertifikasi ASEAN Engineer (ASEAN Eng.) dianggap relevan dan strategis untuk memimpin dinas teknis sekelas PUPR.

Tak hanya itu, Yudha tercatat telah lebih dari tujuh tahun berkiprah di internal Dinas PUPR Kota Palembang, khususnya di Bidang Bina Marga sejak 2019 hingga 2026. Fakta ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan proyek dan meminimalkan risiko stagnasi program.

“PUPR bukan tempat uji coba pejabat. Ini dinas dengan anggaran besar dan dampak langsung ke masyarakat. Yudha adalah produk internal PUPR, tahu peta masalah, tahu titik rawan, dan tahu aktor-aktor di dalam sistem,” lanjut Syafik

“Dukungan kami bersifat kritis. Artinya, ketika salah, harus siap dikritik. Ketika lamban, harus siap disorot. Jabatan publik bukan panggung kehormatan, tapi medan ujian,” tegasnya

Berita Terkait