Respons Cepat Dinas PU Sukabumi: Keluhan Warga Jadi Basis Penentuan Prioritas Perbaikan Jalan

aliansinews.id - Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi merespons derasnya keluhan masyarakat di media sosial terkait kondisi jalan rusak dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), berbagai langkah strategis tengah dijalankan untuk memastikan penanganan infrastruktur tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.

Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap aspirasi publik yang berkembang. Justru, masukan dari masyarakat kini menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan skala prioritas perbaikan jalan.

“Kami menjadikan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan pemetaan awal. Dari sana, kami padukan dengan data teknis di lapangan untuk menentukan ruas mana yang harus segera ditangani,” ujar Uus, Minggu (8/3/2026).

Ia mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tengah mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Namun demikian, sektor infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.

“Walaupun anggaran terbatas, arahan Bupati sangat jelas, infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas karena menyangkut aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat luas,” jelasnya.

Berbeda dari pola penanganan sebelumnya, Dinas PU kini menerapkan sistem prioritas berbasis urgensi dan dampak. Ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat serta memiliki peran strategis—seperti jalur distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan layanan kesehatan—menjadi sasaran utama perbaikan.

Tak hanya itu, aspek kualitas pekerjaan juga menjadi perhatian serius. Dinas PU memastikan setiap pekerjaan dilakukan sesuai standar teknis agar hasilnya lebih tahan lama dan tidak menimbulkan perbaikan berulang dalam waktu singkat.

“Kami tidak ingin hanya memperbaiki secara cepat, tetapi juga memastikan kualitasnya. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan lebih lama oleh masyarakat,” tegas Uus.

Sebagai bagian dari upaya transparansi, Dinas PU juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat, termasuk melalui media sosial dan laporan langsung dari warga. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat identifikasi titik kerusakan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.