SIRA, PST, dan Sumsel Budget Center Desak Evaluasi Jajaran BAPENDA Usai PAD 2025 Tidak Maksimal

Palembang, Aliansinews"

Gabungan Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Pemerhati Situasi Terkini (PST), dan Sumsel Budget Center mendatangi Kantor Wali Kota Palembang. Aksi damai tersebut dipimpin oleh Direktur SIRA Rahmat Sandi Ikbal, SH, didampingi Sekretaris Rahmat Hidayat, SE, sementara PST dikomandoi oleh Dian HS beserta Sekretaris Sukirman.

Kedatangan mereka bertujuan mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera mengevaluasi jajaran pejabat tinggi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang. Permintaan ini muncul menyusul capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang dinilai tidak maksimal.

Diketahui, realisasi PAD Kota Palembang tahun 2025 hanya mencapai 85 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1,8 triliun. Kondisi tersebut dinilai sebagai cerminan kegagalan kinerja BAPENDA dalam menjalankan tugas pengelolaan, pemungutan, serta pengawasan PAD dari sektor pajak daerah maupun retribusi.

Rendahnya serapan PAD dianggap mencerminkan buruknya tata kelola kebijakan dan lemahnya kinerja pejabat terkait, yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Mencermati situasi ini, kami dari Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST) kembali menggelar aksi damai untuk mengingatkan Pemerintah Kota Palembang agar tidak main-main dalam pengelolaan PAD yang merupakan jantung pembangunan daerah,” ujar Rahmat Sandi Ikbal.

Ia menegaskan bahwa PAD memiliki peranan krusial dalam mendukung program-program Pemerintah Kota Palembang dan menyatakan dukungan penuh terhadap kinerja Wali Kota serta Wakil Wali Kota dalam mewujudkan visi Palembang beRDjaya, Palembang Sejahtera.

“Maka dari itu, kami mendukung dan menuntut Wali Kota Palembang untuk segera mencopot Kepala BAPENDA Kota Palembang yang dinilai gagal memaksimalkan capaian PAD sebagai sumber vital pembangunan daerah,” tegasnya.

Selain itu, massa juga mendesak agar tidak diberikan upah pungut (UP) kepada para pejabat BAPENDA sebagai bentuk pertanggungjawaban. “Sebagai bentuk tanggung jawab atas capaian PAD yang hanya 85 persen dari target Rp1,8 triliun, kami mendesak agar segera dilakukan perombakan total dengan mengganti Kepala Badan, Kabid PBB-BPHTB, Kabid P4D, Kabid PDL, serta seluruh UPTD BAPENDA Kota Palembang dengan pejabat yang lebih berkompeten dan profesional,” pungkasnya.
(Hanny)