Temuan Korupsi Diduga Ratusan Miliar, Tipikor Polda Diminta Panggil Plt. Kadisdik Sumsel dan Kabid serta Bendahara Dana BOS

PALEMBANG, Aliansinews − 

Team Tipikor Polda Sumsel, diminta untuk menindaklanjuti atas kejanggalan temuan diduga adanya unsur tindak pidana korupsi (Tipikor) bernilai hingga ratusan miliar rupiah, demikian hal ini disampaikan puluhan massa yakni oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Peneliti Independen (BPI) Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (KPNPA RI), ketika menyampaikan orasi demonya didepan Gedung Polda Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (01/04/24).

Adapun beberapa temuannya yakni: 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD sebesar Rp 289.501.594.000. 2. Penyediaan Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Rp 150.603.275.000. 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Rp 137.896.773.500. 4. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Rp 322.861.375.000. 5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Rp 201.108.280.000. 6. Dana POPNAS APBD sebesar Rp 43 miliar. 

Menurut Feri selaku Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumsel,  pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan sebesar Rp. 240 Miliar yang diduga adanya penunjukan langsung oleh pihak ketiga dan adanya permintaan pengkondisian yang dilakukan oleh Kabid SMA.  

“Kami meminta bapak Kasubdit Tipikor untuk memeriksa seluruh Pembangunan Sekolah atau Rehab tidak sesuai dan tidak ditemukannya Audit BPK, meminta Kasubdit Tipikor untuk melakukan cek lokasi dan Pembangunan Rehab Sekolah dan Pembangunan Ruang Sekolah,” papar Feri.

Cara Korupsi Anggaran Dana Bos, lanjut Feri, 1. Proses pencairan, 2. Proses pengelolaan data, 3. Proses pelaporan/pelaporan fiktif, 4. Sekolah menyetorkan uang kepada pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai petunjuk teknis hingga kontek Sekolah Dewan Pendidikan. “Kami meminta Kasubdit Tipikor Polda Sumsel untuk melakukan pemanggilan terhadap PLT. Kadisdik Provinsi Sumatera Selatan dan Kabid SMA, Bendahara Dana BOS untuk dilakukan pemeriksaan.” 

Feri menyatakan, pada pelaksanaan Popnas yang menelan anggaran puluhan miliar itu, tentunya sudah dipersiapkan melalui Rancangan Kegiatan Anggaran, namun pada pelaksanaannya diduga banyak pekerjaan atau pengadaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga adanya tumpeng tindih dan tentunya memberatkan kepala sekolah (Kepsek,red).

“Berdasarkan laporan yang kami terima, pada pelaksanaan Popnas menelan anggaran Rp. 43 miliar, namun pada pelaksanaannya diduga masih banyak yang dibebankan kepada Kepala Sekolah”, ungkapnya.