Respons Tarif Impor Trump, Airlangga: Indonesia Pilih Diplomasi

Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan membalas kebijakan tarif impor resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Berbeda dengan langkah Pemerintah Tiongkok yang langsung menerapkan tarif 34 persen untuk seluruh produk asal AS, Indonesia memilih jalur diplomasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan saat ini pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menjalin komunikasi intensif dengan United States Trade Representative (USTR), US Chamber of Commerce, dan negara mitra strategis lainnya.

"Koordinasi ini bertujuan memastikan setiap kebijakan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif dan tetap selaras dengan kepentingan nasional," ujar Airlangga dalam pernyataan resminya melalui akun media sosial pada Senin (7/4/2025).

Menurut Ketua Dewan Pembina Formasi Indonesia Satu (FIS) itu, Indonesia memilih untuk tidak mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif tersebut. Sebaliknya, Pemerintah akan mengedepankan pendekatan diplomatik dan negosiasi demi mencari solusi yang saling menguntungkan.

Airlangga menegaskan, pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, sekaligus menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif impor Trump terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri pakaian jadi (apparel) dan alas kaki. Kedua sektor ini dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global.

"Dalam rangka menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha, Pemerintah akan menyiapkan insentif yang tepat sasaran," tambahnya.

Airlangga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku usaha, untuk memastikan aspirasi industri dalam negeri turut menjadi bagian dari perumusan kebijakan.