Menkopolhukam: Kelanjutan Waduk Bener, Mengedepankan Dialog Musyawarah

 
Sabtu, 12 Feb 2022  19:44

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) beserta Kantor Staf Presiden (KSP), pada Jumat, 11 Februari 2022 kemarin, mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penanganan insiden yang sempat terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD serta Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani.

Dalam rapat koordinasi tersebut, beberapa hal didiskusikan, mulai dari teknis proses penanganan insiden yang akan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga mekanisme penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.

“Kelanjutan proyek Waduk Bener di Wadas akan dilakukan melalui dialog-dialog dan musyawarah dengan semua kelompok yang pro maupun yang kontra dengan melibatkan atau meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menjadi fasilitator,” ungkap Menkopolhukam, Mahfud MD, melalui keterangan resmi yang diterima RRI.co.id di Jakarta, Sabtu (12/2/2022).

Senada dengan Menkopolhukam, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan juga mengatakan bahwa Pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas untuk mendalami apabila ada atau tidak pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan proyek tersebut.

“Pemerintah membuka akses luas bagi Komnas HAM. Proses penegakan hukum akan tegas dilakukan bila ditemukan pelanggaran,” ujar Jaleswari.

Untuk itu, Komnas HAM juga dipersilahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah jika ditemukan pelanggaran HAM.

Di kesempatan yang sama, baik Menkopolhukam maupun Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, juga menekankan bahwa pendekatan persuasif dan pelibatan unsur-unsur masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan, tidak terkecuali pembangunan Waduk Bener.

“Pendekatan yang mengutamakan local wisdom akan diutamakan, tetua masyarakat dan tokoh ormas keagamaan akan turut dilibatkan,” ungkap Mahfud.

Berita Terkait