Kendala Covid-19, Penyertaan Modal Perumda BPR Tidak Maksimal

 
Kamis, 30 Sep 2021  23:23

Media Aliansi Indonesia, Sukabumi - Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menghadiri acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah ANEKA TAMBANG dan Energi serta Persetujuan/ Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD-Palabuhanratu. Kamis (30/9/2021) 

Terkait Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada PT. Bank pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten, tbk, Bupati menyampaikan bahwa pertumbuhan perekonomian daerah tidak terlepas dari peran serta aktif lembaga keuangan yang berada di wilayah daerahnya, peran aktif dari lembaga keuangan, khususnya bank dapat dilihat dari fungsi yang dijalankan dalam roda perekonomian.

"dalam rangka pengembangan dan penguatan kegiatan usaha dan struktur permodalan pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk, guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah, perlu adanya penyertaan modal kepada pt bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk".

Selanjutnya terkait Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang perusahaan daerah aneka tambang dan energi. Bupati menjelaslan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan umum daerah aneka tambang dan energi agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dan dilakukan pengawasan secara optimal.

"sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan raperda perumda aneka tambang dan energi yaitu untuk mewujudkan badan usaha milik daerah yang profesional melalui tata kelola perusahaan yang baik, kompetitif dan mandiri guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah"

Berita Terkait