H. Djoni Lubis: Loyalitas Aliansi Indonesia Tegak Lurus Untuk Bangsa dan Negara

Menyikapi perkembangan situasi politik di tanah air belakangan ini, Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) H. Djoni Lubis menegaskan bahwa loyalias Aliansi Indonesia tegak lurus untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, bukan untuk golongan apalagi individu.

Bangsa, menurut H. Djoni Lubis, adalah sekumpulan orang dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki serta terikat dalam identitas yang sama, memiliki ideologi dan tujuan yang sama serta umumnya memiliki bahasa yang sama.

“Dan bangsa Indonesia adalah orang-orang di wilayah kepulauan yang dulunya dikenal dengan nama Nusantara, yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945,” ujarnya.

Bangsa yang telah merdeka itu, lanjut H. Djoni Lubis, kemudian membentuk negara yang bernama Republik Indonesia, dengan landasan konstitusi yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

“Sedangkan pengertian negara adalah Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang mengatur dan melaksanakan tata tertib di satu wilayah,” imbuhnya.

Kemudian di dalam sebuah negara yang berdaulat terdapat sebuah sistem yang dikenal dengan istilah “ketatanegaraan”, di mana terdapat beberapa lembaga negara dan pemerintahan berikut tugas dan fungsi masing-masing serta seperangkat peraturan perundangundangan.

“Salah satu lembaga negara itu adalah Presiden, yang dalam konstitusi negara Republik Indonesia merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan,” jelasnya.

Seorang presiden tidak lagi dipandang sebagai individu, melainkan, lanjut Ketua Umum LAI, sebagai sebuah lembaga negara. Begitupun mengenai tatacara pemilihan dan pengangkatan, masa jabatan dan sebagainya telah diatur sedemikian rupa baik melalui konstusi maupun peraturan perundang-undangan untuk pelaksaan atau urusan yang lebih teknis.

“Dan Aliansi Indonesia sebagai sebuah lembaga rakyat yang memiliki loyalias tegak lurus untuk bangsa dan negara akan selalu mendukung Presiden Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga negara yang sah, siapapun individu atau orang yang menjabat sebagai presiden,” tegas H. Djoni Lubis.