Menuai Kontroversi, Pelantikan Pejabat di BPN Kota Palembang Terindikasi KKN

PALEMBANG, Aliansi News.Id. 

Pelantikan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang menuai kontroversi.

Bahkan sejumlah pejabat mengindikasikan pelantikan tersebut diwarnai aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Bahkan dugaan adanya mafia jabatan yang diatur oleh oknum Tata Usaha Kanwil BPN Sumsel kini menjadi sorotan publik.

Tidak hanya itu, isu lain yang ikut terungkap adalah dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses sertifikasi tanah, hingga praktik jual beli jabatan untuk menduduki posisi strategis di Kantor BPN kabupaten/kota se- Sumatera Selatan.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD-BPAN-LAI) Sumsel, angkat bicara, menilai situasi ini sangat memprihatinkan. Ucap Syamsudin Djoesman. Sabtu (20/9/2025) 

“Miris dan memilukan. Kondisi ini harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi total di Kementerian ATR/BPN,” tegasnya

Lebih lanjut, ia mengatakan sejumlah hal yang patut dicermati, mulai dari penunjukan pihak ketiga dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) hingga pertanggungjawaban anggaran yang dinilai berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Masa jabatan struktural yang terlalu lama, seperti posisi Kabag TU dan jabatan strategis lainnya, menjadi akar merebaknya mafia jabatan,” jelasnya