Bansos Triwulan II Cair Pekan Depan

Foto: Mensos Saifullah Yusuf.
Minggu, 11 Mei 2025  03:18

Penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan kedua tahun 2025 bakal sedikit berbeda. Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan calon penerima.

DTSEN sendiri baru saja menjalani uji petik oleh BPS guna memastikan keakuratan data. Meski begitu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menekankan bahwa DTSEN bersifat dinamis, karena setiap hari bisa saja terjadi perubahan data akibat adanya warga yang wafat, lahir, atau pindah domisili. Sehingga nantinya bakal berpengaruh pada daftar penerima manfaat bansos.

“Bisa saja ada penerima yang keluar dari daftar karena inclusion error, atau sebaliknya, ada yang masuk karena sebelumnya terkena exclusion error,” ujarnya dikutip Sabtu (10/5/2025).

Oleh karenanya, guna memastikan akurasi dan keterbukaan, menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi dan memperbarui data bansos melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat memberikan usulan atau menyanggah data penerima manfaat.

“Siapa pun bisa menyampaikan usulan atau sanggahan melalui aplikasi. Nanti data tersebut akan dimutakhirkan kembali oleh BPS dalam tiga bulan berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait jadwal penyaluran bansos triwulan kedua direncanakan mulai dicairkan pada minggu ketiga Mei 2025. Bansos disalurkan baik melalui bank-bank himbara maupun PT Pos.

Di sisi lain, Gus Ipul turut menekankan pentingnya program pemberdayaan sehingga dapat mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) mentas dari kemiskinan. Dia bahkan menekankan, bahwa bansos ke depan akan diberikan maksimal 5 tahun saja kecuali untuk para disabilitas dan lansia yang sudah tidak produktif.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pihaknya bersama Kemensos telah melakukan pemutakhiran DTSEN dengan berbagai cara. Salah satunya, yaitu ground checking atau pengecekan langsung di lapangan melalui pendamping PKH.

"Sekitar 12 juta (keluarga penerima manfaat,red) yang kami lakukan ground checking di lapangan. selain itu, kami juga melakukan pemutakhiran dengan sumber-sumber data administrasi dan juga dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, maupun data lain yang kami kumpulkan baru-baru ini," jelasnya.

Berita Terkait