Aris Rindiansyah Pertanyakan Keabsahan PLT Golkar Sukabumi : Kader Soroti Mekanisme Penunjukan dan Solidaritas Partai

aliansinews.id - Sukabumi, Dinamika internal Partai Golkar Kabupaten Sukabumi kian memanas pasca penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi. Sorotan tajam datang dari Aris Rindiansyah, Ketua Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, yang mempertanyakan keabsahan serta transparansi proses penunjukan tersebut.

Menurut Aris, hingga kini belum ada bukti administratif resmi dari DPP Partai Golkar yang menunjukkan legalitas penunjukan PLT. "Kalau memang sah, mana surat resmi dari DPP? Partai ini punya aturan organisasi yang jelas dan harus dijalankan secara tertib," ujarnya tegas.

Aris juga menyebut bahwa alasan ‘aspirasi dari bawah’ sebagai dasar penunjukan PLT tidak memiliki pijakan yang kuat. "Pengurus Kecamatan dan para caleg selama ini solid dan satu suara mendukung kepemimpinan yang sah. Tidak ada gelombang penolakan yang bisa dibaca sebagai desakan arus bawah," jelasnya.

Lebih lanjut, Aris mengungkap bahwa dalam rapat harian DPP yang dipimpin Ketua Umum Bahlil Lahadalia pada 22 April 2025, secara eksplisit ditegaskan bahwa tidak boleh ada penunjukan PLT menjelang Musda, guna mencegah konflik internal. Ia menilai, kebijakan ini justru diabaikan oleh DPD Jabar dengan menunjuk PLT tanpa konsultasi terbuka.

"Pak Marwan telah membawa Golkar meraih kemenangan di Pileg dan Pilkada. Jika hasil kerjanya terbukti sukses, kenapa justru digantikan? Ini menimbulkan pertanyaan besar," lanjutnya.

Aris juga mempertanyakan pemilihan sosok Deden Nasihin sebagai PLT. Ia menyebutkan bahwa ada figur lain yang lebih representatif dan memiliki keterkaitan langsung dengan konstituen Sukabumi, seperti Phinera Wijaya dan Eko Purwanto.

Situasi ini, menurut Aris, menjadi momentum introspeksi bagi DPP untuk mengevaluasi dan memperkuat mekanisme internal partai agar berjalan sesuai aturan. "Kalau soliditas partai ingin dijaga, proses-proses seperti ini harus bersih dan terbuka. Jangan sampai jelang Musda, justru muncul konflik horizontal yang kontraproduktif bagi kemenangan Golkar ke depan."

Hal ini menjadi suara kritis dari kader daerah yang menuntut transparansi dan kepatuhan terhadap aturan organisasi. Sebuah langkah yang menegaskan bahwa loyalitas terhadap partai juga berarti menjaga marwah dan integritas dalam setiap prosesnya.