Aksi Premanisme Ormas Bisa Ganggu Iklim Investasi di Indonesia

Pemerintah menyoroti dampak negatif praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) terhadap iklim investasi dan bisnis di Indonesia.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengungkapkan, tindakan ini dapat menghambat masuknya investor dan meningkatkan biaya operasional perusahaan.

Apabila tidak ditangani dengan baik, Indonesia dapat kehilangan daya tarik bagi investor asing.

"Apabila kita gagal menangani isu ini, maka ini akan menjadi kampanye negatif bagi Indonesia," ujar Nurul Ichwan di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Nurul Ichwan menjelaskan, praktik premanisme yang dilakukan oleh ormas menyebabkan beban tambahan bagi pelaku usaha.

Ketika pengusaha dipaksa membayar pungutan liar, biaya tersebut akan dihitung sebagai pengeluaran tambahan yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi.

"Pengusaha tidak mau rugi. Apabila ada pengeluaran tambahan yang tidak jelas, maka harga barang akan naik," paparnya.

Selain itu, meskipun Indonesia memiliki keunggulan dalam sumber daya alam dan biaya tenaga kerja yang relatif murah, faktor pungutan liar ini dapat membuat investor berpikir ulang sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.

"Ketika daya saing terganggu, investor akan mencari negara lain untuk berinvestasi. Akibatnya, lapangan pekerjaan di Indonesia tidak tercipta," tambahnya.