Gubernur Aceh bantah kirim surat minta bantuan bencana ke PBB

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh yang ditujukan langsung kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menegaskan surat tersebut bukan dikirim ke PBB, melainkan kepada lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi di Aceh.

“Saya tidak tahu apa-apa. Sebenarnya itu keliru, bukan ke PBB, tetapi kepada lembaga nonpemerintah yang ada di Aceh,” ujar Mualem saat ditemui awak media di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025), dikutip dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai Mualem menerima bantuan kemanusiaan secara simbolis dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf di halaman Kantor Gubernur Aceh.

Menanggapi pernyataan gubernur, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan telah terjadi kesalahpahaman di ruang publik. Ia menegaskan surat tersebut tidak ditujukan kepada PBB secara langsung, melainkan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (Unicef) yang berkantor dan beroperasi di Indonesia.

“Ada kekeliruan pemahaman. Surat itu ditujukan kepada lembaga yang ada di Indonesia, bukan ke PBB secara langsung. Namun, yang berkembang seolah-olah gubernur Aceh mengirim surat ke PBB,” kata Muhammad MTA.

Ia menambahkan status bencana di Aceh saat ini masih berada pada tingkat provinsi, sementara pemerintah pusat menjalankan fungsi supervisi dan penanganan prioritas.

Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Aceh memandang perlu mengambil langkah strategis, termasuk menjalin komunikasi dengan lembaga yang memiliki pengalaman dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.

Menurutnya, pengalaman penanganan tsunami Aceh menjadi pertimbangan penting.

Sejumlah lembaga internasional seperti UNDP, Unicef, dan IOM pernah menjadi mitra strategis Pemerintah Indonesia dan hingga kini masih menjalankan program kemitraan di berbagai daerah, termasuk Aceh.