BPK RI Laksanakan Pemeriksaan Interim di Kabupaten Sukabumi

aliansinews.id - Sukabumi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan pemeriksaan interim di Kabupaten Sukabumi. Pemeriksaan yang melibatkan tujuh auditor tersebut berlangsung sejak 13 Februari hingga 14 Maret 2026.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, mengatakan kehadirannya di Kabupaten Sukabumi merupakan bagian dari pemeriksaan tahap awal untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini merupakan amanah untuk pemeriksaan keuangan rutin setiap tahun. Tim sudah hadir di sini sejak 13 Februari lalu,” ujarnya dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Pendopo Sukabumi, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, pemeriksaan interim merupakan langkah awal sebelum pemeriksaan terinci dilakukan. Pada tahap ini, tim auditor melakukan penelaahan awal serta melengkapi berbagai kekurangan dalam laporan keuangan yang disampaikan.

Dalam proses tersebut, akan terdapat sejumlah catatan penting yang nantinya menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar laporan pertanggungjawaban keuangan semakin berkualitas dan akuntabel.

“Enaknya, segala catatan itu langsung ditampung. Apalagi kehadiran kami mengajak bapak/ibu lebih awal mengidentifikasi permasalahan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi selalu menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hal tersebut, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang membuat Pemda Kabupaten Sukabumi mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten.

“Kali ini pun, kami berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh perangkat daerah. Sehingga dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Bupati juga menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar kooperatif dan memenuhi setiap kebutuhan data serta dokumen yang diminta oleh tim auditor BPK RI.