Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan (Mahar) Tenaga Kerja dI Kabupaten Muara Enim

MUARA ENIM - Tanggal (14-Agustus- 2026) 

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPC GRIB JAYA) Kabupaten Muara Enim menegaskan komitmennya untuk berdiri di garis terdepan membela hak-hak buruh dan masyarakat lokal.

GRIB JAYA DPC Muara Enim secara resmi mengumumkan Pengawasan Melekat dan Investigasi Total terhadap seluruh operasional perusahaan, vendor, serta subkontraktor yang beraktivitas di wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Langkah tegas ini diambil merespons maraknya dugaan pelanggaran norma kerja, Pengabaian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), ketimpangan rasio penyerapan tenaga kerja lokal (pribumi), hingga indikasi praktik pungutan liar (mahar) dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Sikap Resmi DPC GRIB JAYA Muara Enim, Kawal Ketat Hak Dasar Karyawan & Perlindungan Sosial, GRIB JAYA Muara Enim tidak akan mentolerir perusahaan yang mengabaikan hak-hak normatif buruh. Kami menuntut seluruh perusahaan utama maupun subkontraktor untuk memberikan kepastian status hubungan kerja (PKWT/PKWTT) yang sah, pembayaran upah sesuai Standar UMK Muara Enim, perlindungan K3, serta kepesertaan aktif seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Bongkar Skandal Pemalsuan & Tunggakan WLKP (Konspirasi Oknum), GRIB JAYA mengindikasikan adanya skandal sistemik terkait pelaporan WLKP. Banyak perusahaan yang beroperasi secara ilegal tanpa melapor, atau sengaja memanipulasi jumlah karyawan untuk menghindari kewajiban pajak dan jaminan sosial. Kami memperingatkan dengan keras, Jika ketidaksesuaian data ini terjadi akibat adanya permainan atau pembiaran (main mata) antara oknum Disnaker dengan pihak perusahaan, GRIB JAYA siap membongkar dan menyerahkan bukti-bukti tersebut ke aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, hingga Ombudsman RI).

Stop Marginalisasi Tenaga Kerja Lokal (Pribumi Muara Enim), Sangat ironis ketika Kabupaten Muara Enim yang kaya akan sumber daya alam justru menyaksikan putra daerah menjadi penonton di tanahnya sendiri. GRIB JAYA mengecam keras dominasi tenaga kerja luar daerah yang menggeser potensi lokal. Kami menuntut penerapan porsi prioritas tenaga kerja lokal secara nyata, transparan, dan terukur dalam setiap penerimaan karyawan.

Sikat Praktik "Mahar" dan Pungli Masuk Kerja, GRIB JAYA menerima banyak keluhan terkait dugaan syarat "mahar" atau uang pelicin bernilai jutaan rupiah agar calon pekerja lokal bisa diterima bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu.

Praktik pemerasan ini adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial! GRIB JAYA membuka Posko Pengaduan Rakyat dan siap memburu serta memproses hukum para calo maupun oknum internal perusahaan yang bermain dalam percaloan tenaga kerja.