5 arahan Prabowo untuk percepatan pembangunan Papua

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Velix Wanggai mengungkapkan sejumlah arahan strategis Presiden Prabowo Subianto dari hasil pertemuan bersama jajaran kepala daerah Papua. 

Velix menyampaikan dari pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut, komite mencatat lima poin utama sebagai kerangka percepatan pembangunan di Tanah Papua.

"Begitu banyak perbincangan, tetapi kami dari komite eksekutif mencatat lima poin," di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Poin pertama yang ditekankan Presiden Prabowo adalah penguatan kerangka perencanaan pembangunan Papua. Presiden disebut meminta agar rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025–2029 yang telah disusun oleh Bappenas dipetakan kembali secara lebih tajam.

Pemetaan tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan agenda strategis nasional, program prioritas lintas kementerian, serta quick wins yang menjadi fokus presiden.

Menurut Velix, presiden juga meminta agar perencanaan tersebut disusun secara terukur dalam rentang waktu lima tahun ke depan. "Kita lihat bagaimana perjalanan selama lima tahun, target-target waktunya, alokasi dananya, baik 2026, 2027 hingga 2029," tuturnya.

Kedua, berkaitan dengan klaster anggaran. Velix menyebut presiden memberikan perhatian khusus dengan investasi pemerintah pusat di Papua yang nilainya mencapai Rp 60 triliun di luar dana otonomi khusus.

Anggaran tersebut berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, mencakup program strategis yang dirancang untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat Papua, termasuk nelayan, petani, dan kelompok pekerja lainnya.

Prabowo juga menyampaikan komitmen tambahan terkait dana otsus pada 2026. Dana otsus yang sebelumnya berkurang Rp 10 triliun, rencananya dikembalikan menjadi Rp 12 triliun tahun depan. Namun, presiden menekankan pentingnya penyusunan APBD yang berkualitas, tidak bocor, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.