Reses DPRD Sumsel, PLN Paparkan Kondisi Kelistrikan dan Strategi Peningkatan Layanan Masyarakat.

Foto: Anggota DPRD Sumsel bersama Pegawai PLN Sumsel
Rabu, 18 Nov 2026  21:47

Palembang,Aliansinews "

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu (UID S2JB) menyampaikan keandalan pasokan listrik, kualitas pelayanan, hingga berbagai persoalan kelistrikan yang dirasakan masyarakat kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada dalam kunjungan reses Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Kantor PLN UID S2JB, Palembang, Rabu (18/11).

Anggota DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan Sumsel I, Chairul S. Matdiah, mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan langsung persoalan-persoalan yang dialami warga, seperti: pembayaran tagihan listrik, gangguan pasokan, hingga perluasan akses listrik untuk masyarakat pedesaan. Menurutnya, dialog dengan PLN membantu masyarakat memperoleh penjelasan dan mendorong tindak lanjut sesuai kondisi di lapangan.

Senior Manager Perencanaan PLN UID S2JB, Armunanto, yang mewakili General Manager Diksi Erfani Umar, menjelaskan bahwa daya mampu pasok di Sumatera Selatan mencapai 2.785 megawatt (MW), sementara kebutuhan listrik pada saat beban puncak sekitar 1.215 MW. Di wilayah layanan Palembang, beban puncak tercatat sekitar 622 MW dengan dukungan 20 gardu induk dan 205 jalur penyaluran listrik atau penyulang.
“Pasokan secara sistem tersedia dengan cukup. Yang terus kami jaga adalah bagaimana energi tersebut sampai kepada pelanggan dengan andal dan berkualitas,” ujar Armunanto.

Berdasarkan evaluasi PLN UID S2JB hingga Oktober 2026, pohon dan vegetasi di sekitar jaringan menjadi penyebab terbesar, yakni sekitar 59 persen dari gangguan yang teridentifikasi. Untuk mengurangi risiko gangguan, PLN menjalankan program Strategi Eliminasi Risiko Vegetasi dan Evaluasi Jaringan (SERVE) melalui pemangkasan pohon di sekitar jaringan, pemeriksaan jalur yang berisiko, serta perbaikan dan penggantian komponen jaringan. Untuk menangani tegangan rendah, PLN memetakan wilayah terdampak dengan melihat panjang jaringan, pertumbuhan kebutuhan listrik, dan kapasitas peralatan. Sejumlah pekerjaan penguatan jaringan dan penyesuaian kapasitas peralatan telah masuk rencana kerja 2026, sementara pekerjaan lainnya diusulkan untuk 2027.

PLN terus melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap kondisi tegangan jaringan, disertai berbagai upaya perbaikan melalui penguatan jaringan distribusi, penyesuaian kapasitas peralatan kelistrikan, serta pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Sejumlah pekerjaan penanganan tegangan rendah telah masuk dalam rencana kerja tahun 2026 dan usulan pekerjaan tahun 2027.

Menanggapi aspirasi masyarakat terkait tagihan listrik, PLN juga menekankan pentingnya kemudahan akses bagi pelanggan untuk menyampaikan pengaduan. Setiap keluhan mengenai tagihan perlu ditelusuri berdasarkan riwayat pemakaian energi listrik, hasil pencatatan meter, kesesuaian tarif, serta kondisi alat ukur di rumah pelanggan apabila diperlukan.

Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian tagihan maupun mengalami gangguan kelistrikan dan tegangan rendah dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui kanal tersebut, pelanggan dapat melaporkan permasalahan, memantau status penanganan pengaduan, serta memperoleh berbagai informasi mengenai layanan kelistrikan secara lebih mudah dan transparan. Pada aplikasi PLN Mobile juga telah tersedia fitur Swacam yang memudahkan pelanggan untuk memfoto angka meteran listrik secara swadaya, sehingga tidak ada lagi keraguan akan hasil pembacaan tagihan bulanan. 

Berita Terkait