Gelar Aksi Unjuk Rasa, SPLP dan Lsm Teropong Desak KSOP Palembang Usut Dugaan Manipulasi PNBP dan Pelanggaran PT KBS

Foto: Kantor KSOP Palembang
Senin, 16 Nov 2026  11:57

Palembang,AliansiNews "

Serikat Peduli Lingkungan Palembang (SPLP) bersama LSM TEROPONG Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa dengan menyuarakan sejumlah dugaan pelanggaran tata kelola kepelabuhanan di wilayah alur pelayaran Sungai Musi, Palembang. Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang agar segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan penyimpangan perizinan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), manipulasi laporan operasional, hingga indikasi pengemplangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang turut disorot pada aktivitas PT Krakatau Bandar Samudera (KBS).
Dalam orasinya, massa aksi menilai pengawasan terhadap aktivitas kepelabuhanan di sepanjang alur Sungai Musi perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, berdasarkan hasil pengumpulan data dan temuan lapangan yang mereka sampaikan, terdapat dugaan sejumlah TUKS yang memberikan pelayanan bongkar muat barang umum meskipun kegiatan operasionalnya diduga tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki.


Sorotan tajam juga diarahkan kepada PT Krakatau Bandar Samudera (KBS). Massa aksi mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian laporan operasional dan volume pelayanan berdasarkan hasil telaah dokumen Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Dugaan tersebut berkaitan dengan pencatatan tonase atau Gross Tonnage (GT) kapal, frekuensi lalu lintas kapal, serta pemanfaatan alur pelayaran yang diduga dilaporkan lebih rendah dibandingkan realisasi sebenarnya.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi besaran kewajiban PNBP yang harus dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, massa mendesak dilakukannya audit dan rekonsiliasi menyeluruh terhadap seluruh data operasional serta pembayaran PNBP PT KBS. Mereka juga mempertanyakan langkah pengawasan dan evaluasi KSOP Kelas I Palembang, mengingat perusahaan tersebut disebut masih menjalankan kegiatan operasional pada 2026.
Tidak hanya persoalan dugaan PNBP, massa aksi turut menyoroti insiden tongkang pengangkut batu bara yang diduga menabrak tiang Jembatan Ampera di perairan Sungai Musi pada 3 November 2026 sekitar pukul 18.00 WIB. Insiden yang menyangkut salah satu ikon sekaligus objek cagar budaya Kota Palembang tersebut dinilai menjadi persoalan serius yang harus diusut secara transparan, terutama menyangkut keselamatan pelayaran, pengawasan lalu lintas kapal, dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.
Koordinator Aksi, Denny Setiawan, dalam tuntutannya mendesak Kepala KSOP Kelas I Palembang agar tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang disuarakan masyarakat. Ia meminta seluruh aktivitas TUKS dan operasional PT KBS diperiksa secara menyeluruh, termasuk legalitas perizinan, laporan volume pelayanan, serta pemenuhan kewajiban PNBP kepada negara.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Erik Syailendra, menegaskan bahwa pihaknya meminta KSOP Kelas I Palembang mengambil langkah konkret, termasuk mengevaluasi dan memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional PT KBS apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam aksi tersebut, SPLP dan LSM TEROPONG juga mendesak pembentukan tim khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan tata kelola kepelabuhanan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Mereka menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut penerimaan negara, keselamatan pelayaran, serta perlindungan aset dan cagar budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Palembang.
Massa menegaskan bahwa aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk partisipasi dan kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka meminta agar tuntutan tersebut tidak sekadar diterima sebagai aspirasi, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan administrasi, audit operasional, verifikasi pembayaran PNBP, serta penegakan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.
“Kami meminta KSOP Kelas I Palembang menunjukkan keberanian dan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai dugaan pelanggaran perizinan, persoalan penerimaan negara, hingga insiden yang menyangkut cagar budaya hanya menjadi persoalan tanpa penyelesaian. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” demikian sikap yang disampaikan dalam aksi tersebut.
SPLP dan LSM TEROPONG berharap aparat penegak hukum serta instansi terkait segera merespons tuntutan tersebut secara profesional dan transparan. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan mengenai dugaan pelanggaran yang dilaporkan( Tim) 

Berita Terkait