Ketua Lembaga Aliansi Indonesia BPAN Dorong Kejati Bongkar Rantai Korupsi Proyek di Muara Enim

Muara Enim — Aliansi news.ID

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan perkara dugaan suap/gratifikasi dalam kegiatan pengembangan jaringan irigasi Ataran Air Lemutu, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.

Dalam siaran persnya (18/02/2026), Kajati menyampaikan bahwa saat ini penyidik masih mendalami penerapan Pasal 12 huruf e, serta membuka kemungkinan pengembangan ke Pasal 11 dan Pasal 5. Bahkan tidak menutup kemungkinan penerapan Pasal 2 dan 3 apabila ditemukan unsur kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan.

Perkara ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua orang berinisial KT selaku anggota DPRD Muara Enim dan RA yang merupakan anaknya. Dugaan sementara, terdapat aliran dana sekitar Rp1,6 miliar yang bersumber dari proyek pengembangan jaringan irigasi senilai Rp7 miliar pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Tim penyidik Kejati Sumsel juga telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda di wilayah Muara Enim dan menyita satu unit mobil Alphard warna putih serta sejumlah dokumen dan barang elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia BPAN Muara Enim, Alkausar, memberikan tanggapan tegas.

Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia BPAN Muara Enim Menanggapi pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, terkait OTT dugaan suap/gratifikasi proyek irigasi Air Lemutu, Alkausar menilai perkara ini bukan sekadar kasus dua orang, melainkan pintu masuk membongkar pola relasi kuasa antara politik, birokrasi, dan rekanan proyek.

“Ini bukan hanya soal Rp1,6 miliar atau satu unit Alphard. Ini soal bagaimana proyek publik yang seharusnya mengairi sawah rakyat, justru mengaliri kepentingan elite.”
Menurut Alkausar, jika benar uang muka proyek senilai Rp7 miliar sudah ‘dipotong’ melalui praktik suap sebelum pekerjaan berjalan maksimal, maka publik harus bertanya: berapa kualitas pembangunan yang tersisa untuk rakyat?
Ia menegaskan bahwa praktik seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri.