Begini Modus Cara Kotor dalam Praktek Desa Digital di Kabupaten Bogor

Bogor -- AliansiNews.ID bersama Staf Ahli Lembaga Aliansi Indonesia Muhammad Syafei terus berusaha menelusuri cara kotor dalam mendapatkan pekerjaan terkait program Desa Digital oleh sekelompok orang.

Setidaknya sudah lebih 10 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bogor yang sudah memberikan keterangan, baik bertemu langsung maupun melalui saluran telpun.

"Keterangan seluruh Kades berkesesuaian. Bukan sama ya, tapi berkesesuaian," kata Syafei, Jumat (8/8/2025).

Kesesuaian itu adalah adanya oknum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.

"Ada yang menyebut oknum tersebut sebagai tenaga ahli (TA), ada pula yang menyebut pendamping desa. Ada pula yang mengatakan, yang minta pekerjaan atau menawarkan aplikasi atas rekomendasi oknum tersebut, ada pula yang menyebut membawa-bawa oknum itu," jelasnya.

Dari kesesuaian itu, kata Syafei, Kades-Kades merasakan hal yang sama, yaitu adanya "tekanan".

"Apalagi ada keterangan yang menyebut oknum di DPMD itu memiliki wewenang atau peran penting dalam pencairan dana untuk desa-desa," jelasnya.

Syafei mengatakan, tidak semua Kades tunduk pada "tekanan" tersebut dan berani menolak, namun ada sebagian lain yang akhirnya menerima atau menerima penawaran tersebut.

"Ada satu desa yang sudah terkonfirmasi membayar Rp 30 Juta. Ada juga informasi yang membayar Rp 35 - 50 juta, namun belum terkonfirmasi ya, baru informasi," ujarnya.