KANTI ,Akan Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Desa Leban Jaya ke Kejari Musi Rawas
Musi Rawas, Aliansinews" –
KANTI Akan bersiap melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Leban Jaya, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KANTI , Sancik, yang menegaskan adanya indikasi kuat penyelewengan dana dalam program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Menurut Sancik, temuan awal KMS mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan fisik senilai ratusan juta rupiah di Desa Leban Jaya diduga tidak menerapkan sistem PKTD sebagaimana diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Salah satu sorotan utama adalah upah pekerja yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta pembatasan partisipasi masyarakat miskin dalam pelaksanaan kegiatan desa.
"PKTD seharusnya melibatkan masyarakat miskin secara luas. Namun faktanya, ada pembatasan dan dugaan manipulasi dalam proses pelaksanaan. Ini bertentangan dengan semangat pemberdayaan yang diusung program tersebut," ujar Sancik.
Tak hanya pembangunan fisik, KANTI juga menyoroti kegiatan non-fisik yang dibiayai dari dana desa, yang dicurigai mengalami pembengkakan anggaran (mark-up). Hal ini dikuatkan oleh informasi dari sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya. Ia menyayangkan bahwa dana desa yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan justru dikelola secara tertutup dan tidak transparan.
“Seharusnya, siapa pun yang mau bekerja bisa dilibatkan. Tapi kenyataannya, hanya orang-orang tertentu yang mendapat kesempatan,” kata sumber tersebut.
Lebih lanjut, Sancik menyatakan bahwa laporan ke Kejari Musi Rawas akan mencakup penggunaan dana desa dari tahun anggaran 2022 hingga 2024, mencakup kegiatan fisik dan non-fisik. Ia berharap Kejaksaan dapat menindaklanjuti laporan ini secara serius dengan melakukan pemeriksaan lapangan.
"Jika tidak ada tindak lanjut, kami siap melakukan aksi terbuka di Pemda dan Kejari Musi Rawas. Semua temuan akan kami publikasikan secara transparan kepada masyarakat," tegasnya.
Komunitas Masyarakat Silampari berkomitmen untuk terus mengawal dugaan penyelewengan dana desa demi mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan dana publik di tingkat desa (TIM )