Anggaran ''Bulan Gaib'' Operator Komputer Ilir Barat Satu: Ketua Aliansi Indonesia Duga Markup dan KKN Terstruktur, Minta APH Turun Tangan!
PALEMBANG, Aliansinews"–
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aliansi Indonesia, Syamsudin Djoesman, melontarkan kritik keras dan mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan serius dalam paket "Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer" di Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota Palembang, untuk Tahun Anggaran 2024.
Dugaan ini menguat setelah ditemukan adanya kejanggalan pada perhitungan volume pekerjaan yang mencantumkan 13 bulan, padahal anggaran seharusnya hanya untuk 12 bulan dalam setahun.
"Ini jelas-jelas ada bau busuk praktik markup dan KKN yang terstruktur," tegas Syamsudin Djoesman dalam konferensi pers yang digelar di Palembang, Kamis (29/05/2025).
"Bagaimana mungkin sebuah instansi pemerintah bisa menganggarkan jasa tenaga kerja untuk 'bulan gaib'? Apakah ada operator yang bekerja di alam astral?" sindirnya tajam.
Indikasi Markup dan KKN yang Terang Benderang
Syamsudin menjelaskan, data yang diperoleh Aliansi Indonesia menunjukkan bahwa paket belanja jasa tenaga operator komputer ini memiliki volume 29 orang x 13 bulan, dengan pagu anggaran fantastis mencapai Rp1.131.000.000. Sementara, faktanya, tahun anggaran hanya berlangsung selama 12 bulan (Januari-Desember 2024).
"Selisih satu bulan ini bukan angka kecil. Jika kita hitung kasar, pagu anggaran Rp1.131.000.000 dibagi 377 (29 orang x 13 bulan) menghasilkan sekitar Rp3.000.000 per orang per bulan. Jika pekerjaan ini sejatinya hanya 12 bulan, maka total orang-bulan seharusnya 29 x 12 = 348 orang-bulan," papar Syamsudin.
Menurutnya, ini berarti ada penggelembungan volume sebesar 29 orang-bulan yang tidak memiliki dasar pekerjaan riil. "Potensi dana yang digelembungkan untuk 'bulan gaib' ini mencapai sekitar Rp87.000.000. Dana ini adalah uang rakyat yang sangat rentan diselewengkan.
Ini adalah indikasi kuat adanya markup atau penggelembungan anggaran yang sistematis," jelasnya.