Disorot Presiden, Aliansi Indonesia Minta Aparat Serius Tindak Tambang Ilegal

Tambang ilegal bersama dengan ekspor ilegal disorot Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (08/02/2023).

Dalam Rapim tersebut Presiden mengatakan tambang dan ekspor ilegal menghambat Indonesia yang sedang berupaya melakukan hilirisasi dan industrialisasi serta menyebabkan pendapatan negara sangat berkurang.

Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Irawati Djoni Lubis secara khusus menggaris bawahi apa yang menjadi sorotan Presiden di Rapim tersebut.

“Kalau orang nomor satu di negeri ini sudah angkat bicara dan secara khusus meminta aparat dalam hal ini TNI-Polri untuk bertindak sesuai kewenangan masing-masing terhadap tambang dan ekspor ilegal, berarti masalah tersebut sudah sangat serius,” ujar Irawati.

Irawati juga berpendapat Presiden Jokowi mengetahui bahwa selama ini belum ada tindakan serius atau tegas terhadap masalah praktek-praktek ilegal tersebut.

“Bagaimana mau menindak jika dalam praktek-praktek ilegal tersebut justru ada keterlibatan oknum-oknum aparat,” imbuhnya.

Menurutnya dia medapat banyak laporan dari anggota LAI di seluruh pelosok tanah air tentang praktek-praktek ilegal, bukan hanya tambang dan ekspor ilegal tapi juga penyalahgunaan BBM bersubsidi, pengopolosan gas bersubsidi, perjudian dan sebagainya.

“Hampir semuanya ada keterlibatan oknum-oknum aparat,” kata dia.

Keterlibatan oknum-oknum aparat itu menurutnya ada tiga tingkatan, yang pertama yaitu melakukan pembiaran.