AHY: Pemerataan Infrastruktur Terkendala Mahalnya Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Timur

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengakui biaya pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia masih jauh lebih mahal dibandingkan wilayah lainnya.

Hal tersebut diungkapkan AHY dalam konferensi pers di kantornya pada Selasa (27/5/2025). Ia menyebut, mahalnya biaya menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur nasional.

"Kita ingin pembangunan di wilayah timur Indonesia, yang saat ini relatif lebih mahal ,bahkan jauh lebih mahal, bisa kita reduksi. Disparitas atau kesenjangan antarwilayah, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya, harus dikurangi," ujar AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan pemerintah tetap berkomitmen dalam membangun infrastruktur di wilayah timur, meskipun dihadapkan pada tantangan biaya yang lebih tinggi.

"Semangat pemerintah jelas. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal. Negara hadir melalui pembangunan konektivitas yang berkelanjutan," tambahnya.

Untuk mengatasi kendala pembiayaan, AHY menjelaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah kini aktif mendorong skema alternatif pembiayaan melalui kemitraan dengan badan usaha.

Salah satu solusi yang diandalkan adalah skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang dinilai efektif dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Melalui skema ini, risiko investasi dapat dibagi antara pemerintah dan pihak swasta.