SBU JAKON Sumsel Tegaskan Peran Strategis bagi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Palembang, Aliansinews"– 

Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU JAKON) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda) Bersama di Palembang, Senin (09/02/2026). Agenda ini menjadi konsolidasi strategis bagi pelaku jasa konstruksi untuk memperkuat sinergi, standardisasi usaha, dan mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Sumsel.

Ketua SBU JAKON Sumsel, Hj. Iskandar, menegaskan bahwa organisasi ini bernaung langsung di bawah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) nasional. Ia menjelaskan bahwa SBUJAKON bekerja sama dengan LSBU PT SBUJAKON—lembaga sertifikasi pertama di Sumsel yang berwenang menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) bagi pelaku konstruksi.

“Keanggotaan SBU JAKON terbuka bagi siapa pun yang memiliki kemauan dan kompetensi, termasuk pelaku usaha yang ingin mendirikan CV maupun PT. Ke depan kami siap mendukung program strategis pemerintah provinsi untuk sektor Bina Marga, Cipta Karya, pengairan, dan perumahan,” ujar Iskandar.

Muswil–Musda dihadiri sejumlah tokoh kunci, antara lain Koordinator Bidang PTSP Drs. H. Yusron, M.Si.; Drs. H. Syamsudin, S.H., M.Si.; Wakil Ketua I DPRD Sumsel H. Giri Ramanda Kiemas, S.E., M.M.; Ketua Umum Kadin Sumsel; Sekretaris Dinas Perkimtam Sumsel; serta Ketua Umum DPP SBU JAKON. Perwakilan OPD, pemerintah daerah, balai wilayah, asosiasi konstruksi nasional, perbankan, kontraktor, dan konsultan turut hadir.

Kepala Dinas Perkimtam Sumsel, Novian, menyampaikan apresiasi atas kontribusi SBU JAKON dalam penguatan ekosistem jasa konstruksi di daerah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan kerangka hukum nasional seperti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2022, dan Pergub Nomor 4 Tahun 2025.

“SBU JAKON merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembinaan 11 unsur jasa konstruksi untuk meningkatkan profesionalisme, mutu, dan tata kelola sektor konstruksi di Sumsel,” kata Novian.

Ia menambahkan bahwa arah pembangunan konstruksi di Sumsel mendukung visi Gubernur untuk meningkatkan kualitas masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta mewujudkan nexus pangan–energi–air dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Novian juga menyoroti tantangan sektor konstruksi seperti dinamika regulasi, keberlanjutan, keselamatan kerja, dan tanggung jawab lingkungan. Pemprov Sumsel, katanya, siap berkoordinasi secara konstruktif guna memastikan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.