PDAM "Air Minum" Atau "Air Mandi"? — DPP Maung Sorot Realitas PDAM Kalbar, Kadiv Hukum: Nama Harus Sesuai Fakta

Bogor - Aliansinews id. Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memperbaiki kualitas dan pelayanan di tengah krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah, memicu sorotan tajam, (23-09-2026)

Di satu sisi, nama lembaganya adalah Perusahaan Daerah Air Minum — yang menyiratkan air yang disalurkan layak dikonsumsi dan menjangkau seluruh masyarakat. Namun di sisi lain, fakta di lapangan berbicara berbeda: penyaluran air PDAM belum merata dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Barat. 

Bahkan di wilayah yang berdekatan dengan pusat kota sekalipun, seperti di Rengas Kapuas, Kabupaten Kubu Raya, akses terhadap penyaluran air PDAM belum terealisasi juga atau menjangkau warga. Kondisi serupa juga dirasakan di berbagai daerah lainnya di seluruh kabupaten dan kota di Kalbar.

Ironisnya, di tengah ketidakpastian pasokan PDAM, masyarakat pada umumnya justru bergantung pada air hujan, air parit, maupun air dari gorong-gorong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Padahal, sumber-sumber tersebut belum tentu layak dan aman digunakan, terlebih untuk dikonsumsi. Banyak warga yang akhirnya hanya bisa menggunakan air PDAM — jika sedang mengalir — sekadar untuk kebutuhan mandi dan mencuci, bukan untuk diminum.

Kesenjangan antara nama, janji layanan, dan realitas yang pahit inilah yang kemudian diangkat oleh Kepala Divisi Hukum DPP MAUNG,Iwan Gunawan SH sebagai persoalan serius yang tidak bisa sekadar dibiarkan berlarut-larut.

"Saat Wakil Gubernur menyebutkan bahwa PDAM harus memastikan air yang disalurkan layak diminum, itu sebenarnya menegaskan satu hal yang selama ini disembunyikan: banyak PDAM di Kalbar belum menjalankan fungsi utamanya.

Penyaluran yang belum merata membuat warga di wilayah seperti Tengas, Kubu Raya, maupun daerah-daerah lainnya di Kalbar, belum bisa menikmati layanan yang seharusnya menjadi hak mereka. Ironisnya, warga yang seharusnya dilayani justru kembali bergantung pada air hujan, air parit, dan gorong-gorong. Ini bukan sekadar masalah teknis — ini adalah kegagalan pelayanan publik yang nyata di depan mata kita," ujarnya tegas. Rabu (23/09/26).