Penyelewengan BBM Subsidi Sanggau Terungkap Berkat Masyarakat dan Media, DPW Rajawali Kalbar  Beri Apresiasi Tinggi

Bogor - Aliansinews id. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kalimantan Barat, Imam Fauzi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya.

Sekaligus dukungan penuh kepada masyarakat luas dan insan media pers yang telah berperan aktif, berani, dan kritis dalam mengungkap dugaan kuat praktik penyalahgunaan dan penyelewengan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau.

Menurut pantauan dan catatan yang diterima, dugaan pelanggaran ini dikenal di kalangan masyarakat dengan istilah praktik "kencing" BBM, di mana oknum-oknum tertentu yang bekerja atau berhubungan dengan perusahaan.

Diduga memanipulasi jumlah penyaluran, mengalihkan, atau memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sangat membutuhkan harga terjangkau. 

Praktik ini dinilai sangat merugikan keuangan negara serta mencederai rasa keadilan sosial karena menyebabkan pasokan di tingkat bawah menjadi langka dan sulit didapat.

Dalam pernyataan resminya, Imam Fauzi menegaskan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dan keberanian rekan-rekan wartawan dalam mengawal, melaporkan, dan mengekspos persoalan ini adalah wujud nyata pengawasan dari elemen bangsa.

Peran ini sangat krusial dan menjadi kekuatan besar untuk mencegah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terus-menerus mengambil keuntungan pribadi dari subsidi yang seharusnya menjadi hak seluruh rakyat.

"Kami dari DPW RAJAWALI Kalbar sangat mengapresiasi keberanian, kepedulian, dan peran aktif masyarakat serta rekan-rekan media pers yang terus mengawal dan membongkar persoalan ini. Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum perusahaan atau pihak tertentu sama saja merampas hak masyarakat luas.

Hal ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas, karena dampaknya sangat terasa langsung oleh rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan subsidi tersebut," Tegas Ketua di Pontianak, Sabtu (23/5/2026).