Terciduk OTT KPK, Ketua dan Juru Sita PN Depok diberhentikan

Mahkamah Agung akan segera memberhentikan hakim atau ketua hingga juru sita Pengadilan Negeri (PN) Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus penerimaan suap pengurusan sengketa lahan PT Karabha Digdaya.

“Ketua MA (Sunarto) akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang tertangkap tangan tersebut,” kata Juru Bicara MA Yanto dalam konferensi pers di Pusat Media MA, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Terhadap hakim yang ditangkap, yakni Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA), dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG), MA akan secepatnya mengajukan surat usul pemberhentian sementara kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Apabila nanti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim oleh Presiden atas usul MA,” jelas Yanto dikutip dari Antara.

Sementara itu, aparatur pengadilan, dalam hal ini Juru Sita PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH), akan diberhentikan oleh sekretaris MA selaku pembina kepegawaian.

Menurut juru bicara, Sunarto sangat kecewa dan sangat menyesalkan persoalan ini. Bagi dia, hakim dan aparatur pengadilan yang tertangkap KPK merupakan peristiwa yang mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim.

“Perbuatan tersebut juga telah mencoreng kehormatan dan muruah institusi MA Republik Indonesia,” ucap Yanto menyampaikan sikap pimpinan.

Oleh sebab itu, Sunarto mendukung segala langkah KPK dalam mengungkap dugaan korupsi dimaksud. MA juga berkomitmen untuk selalu bekerja sama dengan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

KPK pada Jumat (6/2/2026) mengumumkan penetapan tersangka terhadap Ketua PN Depok EKA dan Wakil Ketua PN Depok BBG dalam kasus dugaan korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di lingkungan PN Depok, Jawa Barat.